Jalan Trans Papua Sudah Tersambung Seluruhnya, Lebih dari 1.000 Kilometer

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini Jalan Trans Papua Barat sepanjang 1.070,62 kilometer sudah tersambung seluruhnya.

Menteri Basuki mengatakan, kehadiran jalan trans tersebut akan menurunkan tingkat kemahalan harga barang-barang dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

"Masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit," katanya melalui siaran pers, Selasa (27/2/2018).

Dengan rampungnya jalan tersebut, penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini bisa lebih mudah dan memangkas waktu perjalanan dengan melewati jalur tersebut.

Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwar (594,81 km). Ruas jalan ini menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang dapat ditempuh dengan waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut, bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

"Kondisinya 77 persen sudah beraspal dan sisanya masih berupa perkerasan tanah sepanjang 134,88 km," ujar dia.

"Masih diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 29,5 km," tambahnya.

Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 475,81 km, kondisi beraspal sepanjang 145,41 km, perkerasan tanah 330,41 km dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.

Meski telah tersambung seluruhnya, bukan berarti pembangunan jalan trans tanpa kendala. Tantangan dalam pembangunan jalan trans baik di Papua maupun Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan faktor cuaca. Ketersediaan material konstruksi yang terbatas juga menjadi kendala tersendiri di Papua.

Pembangunan di Papua akan menjadi pembangunan yg tercepat di Indonesia.. Mengalahkan kota kota metropolitan, sekelas Jakarta sekalipun.. ini adalah bukti keseriusan Pemerintah dalam visi dan misinya membangun Papua menjadi lebih sejahtera dan modern.. Mari Dukung terus komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua..

Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Kesehatan di Papua

INSTALASI RAWAT JALAN RSUD JAYAPURA

Infopapuaupdate2018- Jayapura. Pembangunan infrastuktur Papua dari aspek kesehatan semaik maju dan melesat jauh dari apa yang dibayangkan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit yang di bangun di papua. Rabu (21/02/18).

Pembangunan beberapa rumah sakit ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun papua dari segi kesehatan yang mana papua sangat sensitif dengan yang namanya kesehatan dikarenakan kurangnya rumah sakit yang memadahi serta tenaga medis yang kurang mumpuni.

Beberapa rumah sakit pemerintah yang di bangun seperti RSUD Jayapura, RSUD yowari yang mulai membenahi sarana pengobatan merupakan sebuah bentuk kemajuan pembangunan dibidang kesehatan.

Selain itu setelah pembangunan, RSUD Jayapura akan menaikkan akreditasi dari rumah sakit nasional menjadi rumah sakit Internasional dimana fasilitas pengobatan moderen yang telah diterpakan dirumah sakit ini dan pemberian beberapa beasiswa yang diberikan pemerintah kepada putra - putri papua yang akan ditempatkan di beberapa daerah terpencil.

Kejadian Asmat merupakan sebuah perhatian pemerintah dan pembangunan rumah sakit yang berada di kota jayapura hingga bertaraf internasional merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun papua dari bidang kesehatan agar kedepanya pasien yang berada di daerah terpencil dapat dijangkau dari dinas kesehatan pemerintah setempat.

Salah satu pengamat kesehatan Kristianus Tebai, SKM, M.Kes mengatakan pembangunan RSUD jayapura merupakan bentuk kepedulian pemerintah atas kejadian Asmat dan mengatakan penyediaan Helipad di rumah sakit merupakan solusi yang sangat baik mengingat kondisi alam papua yang kurang begitu baik apabila dilewati melalui jalur darat.

“RSUD Jayapura yang dibangun sangatlah baik serta solusi dalam memberikan Helipad guna menjangkau daerah terpencil sangatlah tepat, saya yakin bukan hanya saya yang mendukung melainkan seluruh warga kota jayapura pasti mendukung,” Tutup Kristianus.

Sebagai Warga Negara Indonesia, saatnya kita menunjukkan NASIONALISME kita. Bukan hanya untuk mempertahankan KEDAULATAN INDONESIA dimata internasional, terlebih lagi kita harus menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara kita di Tanah Papua yang selalu dijadikan "komoditi politik" oleh OPM, untuk itu marilah kita dukung dan tandatangan petisinya KLIK DISINI

Membangun Papua bukan hanya tugas Pemerintah, Tetapi juga tanggung jawab seluruh Rakyat Indonesia.. Mari bersama bangun Papua !!!

STADION PAPUA BANGKIT | STADION PON 2020 PAPUA | STADION KEBANGGAN BUMI PAPUA

COMING SOON .... Stadion Terbesar Ke-2 di Indonesia , Setelah SUGBK, ialah STADION PAPUA BANGKIT. Kebanggaan Rakyat Papua juga Indonesia

OPM langgar HAM, United Liberation Movement for West Papua tak lagi dipercaya dunia

Papuainfoupdate2018. - Berbagai pihak mengecam aksi penembakan yang menewaskan anggota TNI, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Insiden ini juga menjadi mimpi buruk bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebagai sebuah organisasi pembebasan untuk kemerdekaan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Insiden pelanggaran HAM itu berimbas kepada ULMWP yang terancam batal masuk dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), sekaligus kehilangan dukungan dari negara-negara yang tergabung dalam MSG.

Sekedar diketahui, perjuangan organisasi pembebasan Papua Barat pimpinan Benny Wenda ini dimulai sejak berdiri pada 7 Desember 2014 di Vanuatu, yang menyatukan Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP).

Adapun modus gerakan organisasi ini sendir, yakni dengan mencari-cari kesalahan Republik Indonesia melalui dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh TNI di Papua Barat. Namun, insiden tewasnya anggota TNI itu menjadi bumerang bagi usaha Benny Wenda Cs untuk meredeka.

Benny Wenda memang mengutuk penembakan seorang anggota TNI oleh OPM, akan tetapi hal itu dilakukannya karena tidak bisa menyembunyikan kekecewaan akibat terancam gagal masuk MSG untuk merdeka, sekaligus melepaskan diri dari NKRI.

“Peristiwa penembakan itu, membuat dukungan untuk ULMWP masuk dalam keanggotaan MSG berkurang dan tidak ada lagi dukungan dari semua negara yang mengikuti Pertemuan di Port Moresby, Papua New Guinea,” ujar Benny.

Pembunuhan terhadap personel TNI yang dilakukan OPM di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, pastinya akan membuat negara-negara yang selama ini berkoar pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia di papua akan meradang.

Terutama untuk pertemuan yang dilakukan ULMWP pimpinan Benny Wenda di Port Moresby, Papua New Guinea, sepertinya langkah tersebut tidak lagi mendapat simpati dari negara-negara yang sebelumnya mendukung Papua Barat merdeka dari Indonesia.

“Kejadian ini (Pembunuhan terhadap anggota TNI) merupakan hal yang tidak terpuji dan membuat ULMWP tidak dimasukkan dalam keanggotaan MSG,” pungkas Benny kesal.

Pembunuhan Terhadap Anggota TNI Oleh Gerombolan OPM Pimpinan Tenui

Sebelumnya diberitakan, 4 (empat) anggota TNI yang bertugas di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, diserang kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KSB) atau dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Serangan tersebut mengakibatkan satu anggota TNI gugur terkena tembakan di kepala, setelah pistol miliknya direbut OPM.

Kejadian itu berlangsung ketika anggota militer Indonesia sedang belanja kebutuhan sehari-hari pos penjagaan di Pasar Sinak, Puncak, Senin (12/2/2018) pagi, sekitar pukul 10.00 WIT.

Insiden dikonfirmasi kebenarannya oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi kepada wartawan, Senin (12/2/2018).

Kronologis Gugurnya Pratu SN

Seperti dituturkan Aidi, kejadian berawal ketika empat anggota TNI berada di Pasar Sinak untuk belanja kebutuhan pos penjagaan. Tiba-tiba, di tengah keramaian, 5 (lima) orang anggota OPM dari Kelompok Tenius menyerang anggota TNI dengan golok dan pistol.

Saat itu, Pratu SN terpisah agak jauh dari tiga rekannya. Kepanikan warga di tengah pasar akibat letusan senjata disertai teriakan para anggota OPM membuat SN kehilangan konsentrasi untuk mencari sesama rekannya maupun menyikapi penyebab kericuhan.

Sebutir peluru bersarang di kepala bagian kiri, dan pistol yang berada di genggamannya dirampas oleh OPM Tenius.

"Setelah berhasil merampas pistol Pratu SN, kelompok KSB melarikan diri ke arah Kampung Akenggeng Distrik Sinak," jelas Aidi.

Di bagian lain, anggota yang berada di Pos Sinak terkejut mendengar tembakan. Dibawah pimpinan Lettu Inf Iqbal, satu regu bersenjata lengkap langsung meluncur ke lokasi. Mendapat info pelaku lari ke arah Desa Akenggeng, anggota langsung melakukan pengejaran.

Namun belum sempat masuk hutan, regu Lettu Iqbal sudah ditembaki dari dalam hutan dan atas bukit. Pasukan kemudian membentuk formasi bertahan sambil melakukan tembakan balasan. Kontak senjata berlangsung cukup lama.

"Anggota Pos dipimpin Lettu Inf Iqbal datang memberi bantuan dan pengejaran, namun mereka mendapat perlawanan dari KSB yang akhirnya meloloskan diri masuk hutan," katanya.

Jenazah Pratu SN sudah dievakuasi dari tempat kejadian, dan proses selanjutnya dalam penanganan pihak TNI.

Dengan kejadian tersebut, apalagi menjelang Pilkada serentak 2018, OPM sepertinya akan membuat banyak kerusuhan. Pemerintah Indonesia sempat menurunkan Pasukan Khusus untuk mengusir OPM yang sempat menyandera ratusan warga sipil di Desa Kimbely dan Banti, Papua, pada akhir 2017.

Dua personel OPM tewas dalam penyerbuan tersebut, dan ratusan sandera berhasil dibebaskan oleh personel gabungan TNI-Polri setelah gerombolan separatis berhasil diusir masuk hutan.

Sepertinya penembakan anggota OPM terhadap Pratu SN di Pasar Sinak akan membawa ketegangan baru antara pemerintah Indonesia dengan gerombolan OPM khususnya pimpinan Tenius. Bahkan bukan tidak mungkin, TNI akan kembali melakukan operasi pembersihan Papua dari gerombolan Kriminal Sipil Bersenjata (KSB).

Dubes Peter Ilau: Terkait MSG, Papua Merdeka Bukan Negara Berdaulat

Papuainfoupdate2018. - Organisasi Papua Merdeka dan juga United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bukan sebuah negara berdaulat. Karena bukan negara berdaulat maka otomatis OPM ataupun ULMWP tidak memenuhi persyaratan keanggotaan di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal tersebut ditegaskan oleh Duta Besar Papua Nuginia, Commodore (Ret) Peter Ilau, DMS, CBE dalam rangkaian wawancara dengan Netralnews.com di kantor Kedubes Papua Nugini di Jakarta pekan lalu.

"MSG dalam piagamnya sangat jelas mengatakan bahwa siapa pun yang ingin menjadi anggota harus merupakan negara berdaulat. (Gerakan-gerakan pro kemerdekaan di Papua Barat) Papua Barat bukan negara berdaulat jadi secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan di dalam MSG," kata Dubes Peter Ilau.

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dari Kaledonia Baru.

Organisasi internasional yang eksistensinya lebih pada etnis (keturunan) Melanesia ini berpengaruh cukup kuat. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi tampaknya melihat dan mempertimbangkan pula kestrategisan MSF.

Sehingga pada bulan Juni 2015 Indonesia diterima sebagai anggota rekan. Masuknya Indonesia ke MSG juga tentu saja setelah MSG memikirkan bahwa Indonesia merupakan negara yang juga dihuni oleh keturunan Melanesia seperti penduduk Nusa Tenggara Timur, penduduk di Maluku dan penduduk Papua seluruhnya.

Menurut Dubes Peter Ilau di dalam MSG memang terdapat Front Pembebasan Nasional Kanak di Kaledonia Baru yang bukan sebuah negara berdaulat.

"Namun Kanak dari Kaledonia Baru adalah kasus khusus karena pemerintah Prancis memberi Kanak dukungan untuk menjadi anggota MSG. Seperti pemerintah Indonesia memberi dukungan untuk Papua Barat, yang mungkin tidak pernah terjadi. Tapi ada kasus untuk Kanak (yang diterima MSG) dan Kanak didukung oleh pemerintah Perancis. Itu sebabnya mereka menjadi anggota dan dalam piagam MSG sangat jelas: Anda harus menjadi negara berdaulat dan independen untuk menjadi anggota MSG," kata Peter Ilau menegaskan.

Untuk diketahui sebagai latar belakang, kelompok separatis Papua, yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua juga OPM, gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group pada Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016. Ini memupus harapan gerakan tersebut untuk diakui menjadi anggota kelompok negara yang berada di gugusan kepulauan Pasifik itu.

MSG Tolak Aplikasi Keanggotaan Kelompok Separatis Papua

Papuainfoupdate2018. – Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam KTT ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini, menolak aplikasi permohonan keanggotaan penuh kelompok separatis Papua ke dalam grup kerja sama tersebut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (15/2).

“Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis,” kata Desra menegaskan.

Ia menuturkan, upaya tersebut bukan pertama kalinya kelompok separatis mencoba meningkatkan statusnya di MSG, sebelumnya pada KTT Khusus 2016 di Honiara, Kepulauan Solomon, kelompok ini juga mengajukan hal serupa dan mengalami kegagalan.

Pada pertemuan di Port Moresby ini, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan kelompok tersebut untuk menjadi anggota, termasuk penilaian bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh MSG.

Pembahasan yang dilakukan dalam format “Leader’s Retreat” menyepakati garis pandu keanggotaan yang sudah ada dan mengembalikan aplikasi kelompok separatis tersebut ke sekretariat.

Para pemimpin juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan.

“Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di grup ini hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri,” ujar Desra menjelaskan.

Oleh karenanya, dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari negara sahabat di MSG yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi.

Selain itu, prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi tahun 2015, juga menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

“Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya.

Dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 Prosperity for All, suatu rencana 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia.

“Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di MSG,” tutur Desra.

MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru.

Sebelumnya, Indonesia telah diterima menjadi Associate Member pada KTT ke-20 MSG di Honiara pada 2015 saat keketuaan Kepulauan Solomon.

Rangkaian KTT MSG ke-21 ditutup dengan kunjungan delegasi ke parlemen PNG dan APEC Haus pada tanggal 15 Februari, sebagai bagian dari persiapan keketuaan PNG di APEC 2018.

Kebodohan Para Pemimpin TPN PB telah gagalkan ULMWP bergabung MSG

Upaya diplomasi kelompok Papua Merdeka melalui sayap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota tetap (full membership) Melanesian Spearhead Group (MSG) kembali gagal. Para pemimpin negara anggota MSG sepakat untuk menolak ULMWP sebagai anggota tetap MSG pada pertemuan puncak pemimpin MSG ke-21 yang dilaksanakan di Port Moresby, Papua New Guinea yang berlangsung hari ini (14/2/2018). Thema pertemuan kali ini adalah “Strengtening Trade and Sustainable Development for an Inclusive Melanesia”.

Menurut sumber diplomat terpercaya yang ikut dalam pertemuan tersebut, selain ULMWP belum dapat memenuhi persyaratan keanggotaan namun beredar rumor bahwa salah satu alasan penolakan itu adalah masih berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sayap militer ULMWP yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan Indonesia. Indonesia sendiri telah menjadi associate member MSG sejak tahun 2015.

“Berkali-kali saya sudah ingatkan kepada para panglima TPN-PB untuk menghindari aksi kekerasan, nyatanya mereka tidak pernah mau mendengar. Kebodohan mereka telah menggagalkan upaya diplomasi yang selama ini kami lakukan di luar negeri. Tentu ini merusak upaya perjuangan kami agar West Papua lepas dari Indonesia”, ungkap Benny Wenda kepada sumber tersebut.

Dengan ditolaknya ULMWP menjadi anggota tetap MSG, menegaskan bahwa negara-negara anggota MSG tidak dalam posisi mendukung Papua lepas dari NKRI. Mereka juga menolak aksi kekerasan TPN PB yang terus dilakukan terhadap rakyat Papua sendiri.

“Penyanderaan terhadap penduduk Kampung Banti beberapa waktu lalu membuktikan bahwa TPN PB tidak peduli dengan sesama rumpun Melanesia,” ujar diplomat tersebut. Sebaliknya negara MSG mengapresiasi upaya pemerintah RI yang terus membangun infrastruktur untuk membuka isolasi bagi masyarakat Papua yang tinggal di daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Kecepatan pemerintah RI dalam menangani KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat juga menunjukan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan generasi Papua. Perhatian pemerintah Indonesia itu diyakini dapat semakin meningkatkan harkat martabat orang asli Papua. Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai penduduk rumpun Melanesia terbanyak dibanding negara Melanesia lainnya. Rumpun Melanesia di Indonesia adalah suku-suku yang berasal dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Permintaan ULMWP Masuk MSG di Tolak Semua Kepala Negara Melanesia

Permintaan ULMWP Masuk MSG di Tolak Semua Kepala Negara Melanesia

Papuaindfoupdate2018. Jayapura – Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan KTT di Port Moresby, tidak ada dukungan dari Negara-Negara Melanesia buat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk dalam MSG.

Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukalah membahas untuk ULMWP masuk MSG dan pertemuan tersebut juga membahas untuk kemajuan Negara – Negara yang tergabung dalam MSG.

“Memang ada usulan dari ULMWP melalui Benny Wenda Tetapi semua itu ditolak oleh seluruh Kepala Negara atau yang mewakili karena dianggap ULMWP adalah bagian dari Negara Indonesia,” tutur Peter O'neill

Lanjut O’neill, sebagai Ketua MSG berharap agar ULMWP bisa menerima hasil putusan KTT, dan berharap ULMWP harus bisa patuhi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini untuk Papua.

“ULMWP adalah bagian dari Indonesia dan itu sudah dibuktikan dengan semua Pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Masyarakat Papua,” tegas O'neill

Tambah Peter O'neill bahwa kalau mau dilihat ULMWP belum ada pembuktian buat Masyarakat Papua dalam segalah bentuk apapun, sedangkan Indonesia sudah buktikan bahwa Papua adalah Indonesia dengan semua Pembangunan serta Infrstruktur yang sudah megah di Papua.

“Indonesia Negara yang sah dan patut untuk diapresiasi dengan semua pembangunan yang sudah dibuktikan selama ini untuk Papua serta kepada dunia bahwa Papua adalah Indonesia,” tutup Perdana Menteri PNG Peter O'neill.

 

Surat Cinta Dari Dokter Di Pedalaman Papua Untuk Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI Sang Pemberi Jokowi Kartu Kuning

(Bukan) Surat Cinta Dari Dokter Di Pedalaman Papua Untuk Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI Sang Pemberi Jokowi Kartu Kuning, Isinya Makjleb Banget...!!!

Yang saya kasihi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa, gimana kabarnya Dit, sehat?

Cieee Katanya mau dikirim ke Asmat sama Pak Jokowi, makin sehat lah ya..

Gini Dit...

Melihat aksi dan tingkah anda meng ’kartu kuning’ orang nomor satu di Republik ini selama beberapa hari di berbagai media sosial dan elektronik membuat banyak orang geram dan terusik, saya salah satunya (yang tertawa). Namun secara pribadi saya bersyukur. Hal ini membuat saya ingin memberikan gambaran kepada anda mengenai kondisi sesungguhnya di pedalaman papua itu seperti apa. Hal yang sebenarnya malas untuk saya lakukan, tapi demi lo dit...

Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa hal ini bukan karena unsur politik dan lain sebagainya, tetapi atas dasar apa yang saya rasakan (dan saya yakin sebagian besar masyarakat di papua rasakan) atas kinerja yang telah dan yang sementara dikerjakan pak presiden di bumi cendrawasih 

(walapun sebagai manusia tentu masih ada kekurangan). Karena terus terang dit, saya bahkan tidak mencoblos beliau saat pilpres 2014 kemarin, hal yang kemudian saya sesali dan menjadi aib seumur hidup hehe. 

Ngomong-ngomong salah satu poin aksi yang disampaikan saat dies natalis ui adalah menuntut persoalan gizi buruk di asmat. Namun tahu gak dit, secara umum bagaimana bisa kasus gizi buruk bisa terjadi? 

Menurut unicef

Secara langsung keadaan gizi dipengaruhi oleh ketidak cukupan asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung karena kurangnya ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga, pola asuh yang tidak memadai serta masih rendahnya akses pada kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Lebih lanjut masalah gizi disebabkan oleh kemiskinan, pendidikan rendah dan minimnya kesempatan kerja.

Disini bisa dilihat bahwa munculnya kasus gizi buruk ini merupakan tanggung jawab dari multi/lintas sektor. Namun sialnya yang selalu menjadi kambing hitam adalah sektor kesehatan dengan mengabaikan peran sektor lain. Memang benar bahwa tenaga kesehatan di papua sangatlah kurang, namun bukan hanya itu, tenaga-tenaga ahli lainnya seperti insinyur, guru, dll juga masih sangat kurang. Itu kendala yang pertama 

Kendala terbesar lain yang ditemui di papua adalah kondisi medan dan geografisnya. 

Lokasi untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan dusun sangat sulit sekali, dimana harus melewati gunung-lembah, melintasi laut, sungai bahkan rawa-rawa. Makanya kasus gizi buruk sendiri dipapua sebenarnya sudah dari dulu terjadi, bukan hanya pada saat era Pak Jokowi. Hal yang tentunya secara tidak langsung coba diatasi saat ini dengan pembangunan infrastruktur guna membuka akses daerah sulit, bandara-bandara dan pelabuhan yang terus dibangun dan diperbesar, harga bbm satu harga (asal mafia diberantas), tol laut, proyek indonesia terang (tempat tugas saya puskesmas Kota 1 Kabupaten Mappi tahun 2017 akhirnya dialiri listrik setelah 72 tahun Republik ini merdeka), 10% saham Freeport ke pemerintah propinsi dll. Fyi, akses internet di Merauke sekarang ga kalah kenceng sama Depok Dit...

Sebagai mahasiswa sebaiknya jangan berkoar-koar yang berlebihan apalagi tanpa mengetahui realita dilapangan. Sementara faktanya bahkan di Depok dan Jakarta saat ini juga masih ditemukan kasus gizi buruk, apalagi papua? Lantas salah siapa? Mungkin lebih elok klo mas kuliah dulu yang benar jadilah orang yang ahli dan berkompeten dibidangnya, nanti klo sudah lulus ajak teman2 yang lain ramai2 datang ke papua dan tunjukkan secara nyata kontribusi kalian sesuai kompetensi yang dimiliki. Bukan hanya Raja Ampat doang taunya..

Melayani di papua itu klo gak pake hati sulit dit, apalagi klo sekedar money oriented. Pasti bakalan dongkol dan menggerutu dalam bekerja sehari-hari. Terutama bagi tenaga medis yang melayani dipedalaman-pedalaman terpencil Papua, makanya tidak jarang ditemui banyak teman-teman yang tidak betah untuk bekerja dan memilih untuk secepatnya pulang, namun tidak sedikit juga yg bertahan dan akhirnya mencintai Papua..

Bukan menakut-nakuti dit, tp bekerja di pedalaman papua itu resikonya berat bahkan bisa nyawa taruhannya. Apalagi buat lo yang kulitnya putih dan sedikit berlebih gizinya kalau dilihat di TV. Pelayanan kesehatan dari kampung ke kampung yang jauh jaraknya menggunakan speed boat, long boat, atau perahu sampan di tengah teriknya matahari, derasnya hujan, apalagi ombak. Bahkan kadang berjalan kaki berjam-jam sambil memikul obat dan perlengkapan medis lainnya. Hidup dengan ketiadaan akses sinyal, tanpa listrik PLN, transportasi ke kota yang sulit, BBM seharga kopi setarbak.. Bah lengkap sudah penderitaan, tapi entah kenapa nikmat dit (untuk diikenang).. Dan satu lagi, akses air bersih yang sulit terutama Papua Selatan (Asmat, Mappi, Merauke). Makanya biaya yang digelontorkan baik dari pusat maupun daerah bisa saja kebanyakan habis hanya untuk transportasi. Jangan kaget klo di beberapa pedalaman papua, mata uang paling kecil itu goceng..... 

Pernah kebayang ga Dit ga mandi air bersih selama berhari-hari? Atau pernah dengar gak sebagian masyarakat di Asmat pada saat kemarau mandinya air aqua?? Hanya di Asmat dit mineral water yang biasa lo minum itu dipake buat ngebilas daki....

Oya biar gak stres sekali-kali dengarin lagu karya anak Merauke “Turun Naik” (searching di youtube gih) sekalian belajar cara goyangnya, asik lho.

Doain gw dit maret ini bisa lanjut spesialis di UI, supaya nanti kita bisa santai ngobrol2 di kantin sambil minum ale-ale atau jas-jus. Kita bisa sharing pengalaman gw di papua, sambil liat2 foto di laptop, banyak tuh di hardisk. Pengalaman 5 tahun jadi dokter di pedalaman papua cukuplah gw rasa buat diceritain. Tapi doain dulu gw bisa ketrima, biar nt klo dah selesai sekolah gw bisa balik lagi ke papua. Sapa tau lo mau ngikut. Kan dah gak pusing lagi mau tinggal di mana, mau makan apa, mau jalan2 kemana secara udah punya temen.Mau ga dit gw ajarin istilah-istilah bahasa di papua? Satu aja dulu ya dit nanti lo pakai klo seandainya udah sadar dan berubah pikiran, trus mau ketemu pak dhe buat sungkeman. Nanti lo bilang aja ke beliau.... “Pak dhe Jokowi, ko tra kosong....”

Udahan dulu ya dit....

“SEKARANG KO TIDUR SUDAH. JANGAN TAHAN-TAHAN MATA EE... DAN JANG KO KE PAPUA.... KENAPA?? ZAADIT DE TANYA. BERAT.... KO TRA AKAN KUAT. BIAR SA SAJA..........”

Tetap semangat buat rekan yang bertugas di Asmat (dr. Fey febriyani, dr. Desi irene, dr. Ziona, dkk) semoga klb campak dan gizi buruk dapat segera teratasi.

Salam hangat dari Papua. Gbu

NEGERI DIMANA SENSASI LEBIH DIPUJA DARIPADA KERJA DAN KERJA (ZAADIT TAQWA)

NEGERI DIMANA SENSASI LEBIH DIPUJA DARIPADA KERJA DAN KERJA (ZAADIT TAQWA)

SELAMAT BEKERJA DEDEK ZAADIT!



 Zaadit Taqwa dipuja-puja, dijadikan contoh mahasiswa masa kini oleh kaum oposisi atas keberanian (baca: kenekadan-nya) berdiri mengacungkan kartu kuning di ujung pidato Presiden di Kampusnya.

CEO AMI Foundation Azzam M Izzulhaq lantas memujinya setinggi langit menyebutnya sebagai mahasiswa pejuang, calon pemimpin bangsa dan negara, lalu secepat kilat menawarinya undangan beribadah umroh sebagai apresiasi kepada pemuda pemberani pengkartu kuning Presiden yang meneriakkan solidaritas kekurangan gizi rakyat di Asmat meskipun tubuhnya sendiri tambun kelebihan gizi.

Hanya berdiri, menyemprit, mengkartu kuning Presiden tanpa sepatah kata lalu beritanya viral dimana-mana, ia dipuja bak pahlawan dan mendapat hadiah umroh gratis oleh sesama pembenci Presiden. Kalau boleh saya hanya ingin tanya pada pak Azzam, apa anda tidak tahu disaat Ketua BEM Universitas terkenal di Depok ini baru berlagak menyemprot Presiden soal Asmat, UGM sudah mengirim dua gelombang Disaster Response Unit (Deru) sejak 24 Januari lalu untuk membantu penanganan gizi buruk di Kab. Asmat tanpa pakai pamer. Adakah di antara mereka yang ingin anda umrohkan pak? Saya rasa mereka lebih pantas untuk dihadiahi umroh karena kerja senyap mereka jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Asmat daripada aksi cari sensasi di kampus ala Ketua BEM.

Sudahkah anda dengar berita Universitas Hasanuddin Makassar yang memberangkatkan 19 orang tim tanggap darurat ke Kabupaten Asmat yang terdiri dari dokter senior dengan berbagai bidang (gizi, penyakit dalam, obgyn, gigi), perawat, serta 6 orang profesor dari berbagai bidang ilmu. Apa mereka pakai koar-koar? Tidak! Mereka sibuk berbuat tanpa mencari kambing hitam. Mereka sadar menyalakan lilin lebih penting daripada sibuk mengutuk gelap. Ya, meskipun mengutuk gelap itu lebih mendatangkan sensasi dan pujian daripada yang langsung berangkat ke Asmat dalam senyap.

Jadi pak, apa ada di antara mereka yang hendak anda umrohkan? Ahh saya lupa, tawaran umroh itu kan bukan karena si pemuda berani menyuarakan solidaritas gizi buruk di Kab. Asmat, tapi karena ia berani 'mempermalukan' Jokowi di depan umum. Inilah negaraku. Negeri dimana sensasi lebih dipuja daripada kerja dan kerja. Lagipula saya yakin para pejuang UGM dan Unhas itu juga masih terlalu sibuk membantu masyarakat Asmat sehingga belum terpikir untuk umroh.

Btw, meskipun aksi Zaadit mendatangkan banyak pujian, tawaran umroh, bahkan tawaran beasiswa ke luar negeri, hanya satu yang menawarkan tawaran sesuai apa yang disuarakan pemuda ini. Ya, Jokowi menawarkan untuk mengirim dia dan teman-teman BEM-nya ke Asmat.

Dari semua reward dan sensasi, hanya ini tawaran paling realistis. Jokowi seakan ingin berkata "Dek pertanggungjawabkan apa yang kalian kritik", lihat sendiri situasi di lapangan dan apa yang sudah pemerintah lakukan beberapa tahun belakangan untuk membuka akses geografis di Kabupaten Asmat. Negeri ini butuh pemuda pencari solusi bukan pemuda pemaki-maki.

Memang benar ajakan Jokowi, jika anda menyuarakan tentang Asmat maka pergilah ke Asmat. Jangan bak pahlawan kesiangan menyuarakan gizi buruk rakyat Asmat tapi perginya malah ke Saudi untuk umroh, ga nyambung blas!

Selamat bekerja Zaadit dkk! Biar kalian tahu bahwa kerja itu tak semudah bicara, kritik, adu debat dan sok vokal di forum-forum kampus. Kerja, kerja, dan kerja! Oh ya jangan lupa selesaikan dulu mata kuliah Fiskom 2 semester kemarin yang kata temanmu di MIPA UI nilaimu Nol karena tidak mengerjakan tugas sama sekali. Fokus pada tugas utamamu sebagai mahasiswa sebelum komentari orang lain, kasihani orangtuamu ya dek. Kuliah itu ga murah, apalagi di UI. Oke ya dedek!

Dear : Manusia Setengah Dewa (BEM dan Dewan Perwakilan Rakyat)

Selamat pagi Indonesia..
dan Selamat pagi untuk para pengkritisi, pencaci, yang tidak memberi solusi...
Untuk seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Universitas yg ada di negeri ini..
Juga untuk seluruh Dewan Perwakilan Rakyat yg KATANYA bekerja untuk kesejahteraaan rakyat...

cobalah merenung melihat video di postingan saya kali ini, semoga terketuk hati kalian, terbuka mata kalian..

dan saya sadar bahwa postingan saya tidak akan sampai ke mereka, oleh karenannya mohon untuk seluruh teman2 untuk menshare ke akun sosial media kalian masing masing..
terimakasih :)

Tokoh Papua : Harusnya Kita Berterimakasih Kepada Pak Tito

Tokoh Papua : Harusnya Kita Berterimakasih Kepada Pak Tito

Menyikapi video pidato Kapolri yang tengah viral, Tokoh Papua dan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan bahwa pernyataan Kapolri tersebut justru harus dipandang positif.

Pigai menyampaikan pada saat Dialog Kebangsaan Presidium Alumni 212 dengan tema ‘Mendesak Komnas HAM Membentuk Tim Investigasi atas Teror dan Kriminalisasi Ulama dan Aktifis’ di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/1), seperti dilansir dari rmol.co

Menurut dia, ungkapan Kapolri itu sangatlah wajar. Karena memang selama ini, NU dan Muhammadiyah memiliki pemikiran yang sejalan dengan pemikiran pemerintah.

“Karena memang pemikirannya sejalan sebangun dengan pemikiran negara. Maka mereka (negara) memaksa untuk menjadi bagian dari mereka. Dan itu tidak salah, itu posisi negara. Negara punya sikap,” ujarnya.

Tokoh Papua itu menekankan berkat dari pernyataan Kapolri itu, organisasi Islam lain yang juga merasa ikut andil dalam mendirikan bangsa tentu muncul dan berteriak.

“Muncullah sekarang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kami juga loh mendirikan negara. Itu juga bagus,” imbuhnya.

Untuk itu, harap Pigai, saat ini negara harus mau membuka diri dengan merangkul organisasi yang tadinya tak dianggap itu. Apalagi mereka tak menentang Pancasila dan UUD 45.

“Jadi Kapolri itu jangan disalahkan. Itu bagus itu. Dia sengaja membuka ke media supaya bisa menjadi wacana. Justru harus menyampaikan terima kasih karena membuka ormas Islam lain turut mendirikan negara, bukan hanya NU dan Muhammadiyah. Jadi begitu. Jadi posisi negara itu harus tetap diutamakan,” ungkap Pigai.